Kebijakan Dan Strategi Pembangunan, Pengembangan Infrastruktur Jalan

Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi dan pembentuk struktur ruang wilayah. Penyediaan infrastruktur jalan merupakan bentuk pelayanan kepada pengguna jalan (road user) dan pemanfaat jalan (road beneficiary). Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang berarti dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalu lintas sebesar 1,5% (Achyar, 2002; Tamin, 2007). Hal ini mengakibatkan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan lalu lintas dan upaya penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pada postingan ini memaparkan bebrapa kebikan dan strategi serta masalah pada infrastuktur jalan, pas postingan ini juga saya menuliskan peran bina marga dalam melakukan kebijakanya, sebelum masuk ke hal yang pokok, untuk pendahuluan berikut paragaf dibawah ini merupakan pengertian dan fungsi dari ditjen bina marga.

Direktorat Jenderal Bina Marga

Infrastruktur Jalan

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;

3) Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;

4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;

5)Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;

7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isu Dan Tantangan Infrastruktur Jalan

1) Rendahnya peringkat kualitas infrastruktur jalan (peringkat 51 dari 144 negara berdasarkan Global Competitiveness Index 2016-2017).

2) Rangking GCI Indonesia mengalami penurunan namun dari peringkat daya saing infrastruktur mengalami kenaikan di tahun 2015-2016.

3) Tingginya permintaan lalu lintas barang dan jasa terhadap infrastruktur jalan

- 84% lalu lintas angkutan penumpang dan 90% lalu lintas angkutan barang bertumpu pada jalan.

- hanya ± 7% lalu lintas angkutan barang menggunakan moda transportasi laut.

4) Tingginya waktu tempuh di koridor utama (2,7 jam/100km) mengakibatkan tingginya biaya logisitik di Indonesia

5) Dalam RPJMN 2015- 2019, kebutuhan program penyelenggaraan jalan adalah sebesar Rp 248 Triliun. Kebutuhan investasi di sektor jalan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kondisi Infrastruktur Jalan

Tabel Ditjen Bina Marga

No	Status Jalan	Pajang	Kemantapan Jalan	Kewenangan
1 2 3	Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kab/Kota	47.017 46.486 346.294	86 % 70.99 % 57.01 %	Menteri PUPR Gubernur Bupati/Walikota

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan

1) Penambahan jalan nasional sepanjang ± 9.000 km pada tahun 2015 (dengan kondisi sub standar) berdampak pada penurunan kemantapan jalan nasional

2) Pembebasan lahan yang belum tuntas saat waktu pelaksanaan konstruksi

3) Penanganan jalan belum optimal (jenis penanganan, desain dan ketersediaan dana)

4) Periode/jangka waktu pelaksanaan konstruksi belum efisien

5) Database jalan nasional yang perlu ditingkatkan akurasinya

Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan

1) Perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan harus tepat sasaran (lokasi, waktu, jenis penanganan dan urgensi)

2) Penyiapan dokumen readiness criteria (FS, DED dan Izin Lingkungan, termasuk Pembebasan Tanah dalam rangka pemenuhan persyaratan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

3) Percepatan penyiapan proyek jalan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (loan)

4) Pelaksanaan konstruksi harus dipersingkat (sesuai kebutuhan) agar jalan dan jembatan dapat segera dimanfaatkan oleh pengguna jalan

5) Optimalisasi penggunaan teknologi untuk menyediakan data mengenai jalan dan jembatan yang valid dan akuntabel

Baca: Rekonstruksi Pemeliharaan Preservasi Dan Optimalisasi Perkerasan Jalan

Contoh Permasalahan Infrastruktur Jalan

Jalan Tomata-Beteleme (50,95 KM) di Sulawesi Tengah sedang ditingkatkan sepanjang 25 KM dengan kontrak tahun jamak selama 3 tahun (2015-2018) senilai Rp 277 Milyar. Progres fisik di lapangan sudah mencapai 24%.

Oleh karena penetapan waktu pekerjaan yang terlalu lama, maka proyek jalan tersebut terkesan “mangkrak” padahal masih dalam masa kontrak dan masih dalam progres pelaksanaan.

Dukungan Ditjen. Bina Marga dalam Pengembangan Destinasi Wisata

§ Target dan Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional

Target:

1) Mendatangkan Turis mancanegara sebanyak 20 Juta pada tahun 2025

2) Mencapai Target Devisa Luar Negeri 17 Milyar USD di 2025

Strategi:

1) Merencanakan Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi untuk menselaraskan kawasan pariwisata sebagai bagian dari wilayah pengembangan strategis (WPS)

2) Profesionalisme SDM dan Pengembangan Perusahaan Kecil dan Menengah

3) Pengembangan Infrastruktursebagaistrategi kawasan pariwisata dan aksesnya.

4) Dukungan dan Pengembangan Institusi terkait untuk mengintegerasikan lembaga-lembaga dalam mencapai target pariwisata nasional.

§ Dukungan Jalan terhadap KSPN Borobudur

1) Bagian dari WPS Yogyakarta – Solo – Semarang telah di akses oleh jalan nasional sepanjang 44 Km, termasuk pintu masuk utama telah di akses oleh jalan nasional KeprekanBorobudur sepanjang 9,89 km.

- Kondisi mantap: 99,7%

- Lebar rata-rata: 10,5 meter

2) Terdapat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Magelang-Bawen dan Cilacap-Jogja yang ditargetkan beroperasi setelah 2019.

3) Sedang disusun studi kelayakan jalan bebas hambatan Bandara Baru Kulonprogo - Yogyakarta dan studi kelayakan Jalan Luar Lingkar Selatan Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi akses tambahan menuju KSPN Borobudur.

4) Jaringan jalan di dalam KSPN Borobudur sudah terkoneksi dengan baik (dikelola oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko)

§ Hal-Hal Lain yang perlu diperhatikan dalam Pengembangan Jaringan Jalan di KSPN

1) Perencanaan sistem jaringan jalan di dalam KSPN harus terkoneksi dengan baik agar memudahkan wisatawan untuk mengakses kawasan tersebut

2) Perencanaan teknis jalan terutama geometrik (seperti kemiringan lereng, bahu jalan, dan drainase jalan)

3) Pembebasan lahan yang harus tuntas sebelum mulai konstruksi agar tidak menghambat proses pembangunan dan operasi jalan

4) Penyediaan trotoar/pedestrian untuk pejalan kaki agar jalan nyaman digunakan

5) Perhatian khusus terutama aspek lingkungan dalam hal perizinan jika diperlukan

Kesimpulan Dan Rekomendasi

§ Kesimpulan:

Ditjen. Bina Marga Kementerian PUPR melaksanakan strategi percepatan pembangunan infrastruktur jalan mendukung Pengembangan Destinasi Wisata melalui penyediaan jalan akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN.

Sebagian besar KSPN prioritas telah di akses dengan jalan nasional sesuai dengan kewenangan jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui Kepmen 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Status Jalan Nasional. Jalan nasional tersebut dipertahankan dalam kondisi mantap.

Untuk jaringan jalan di dalam KSPN, perlu perencanaan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan di dalam kawasan tersebut.

§ Rekomendasi:

1) Untuk pengembangan jaringan jalan ke depan dalam rangka mendukung destinasi wisata, diperlukan master plan KSPN yang komprehensif dengan mempertimbangkan Wilayah Pengembangan Strategis, yang juga memuat sektor pendukung lainnya (antara lain: sumber daya air, cipta karya, listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain).

2) Kementerian PUPR perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pariwisata untuk menentukan delineasi KSPN yang akan disusun Master Plan-nya.

Arah Kebijakan Ditjen Bina Marga

§ Agenda NAWA CITA

1) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar professional

§ Arah Kebijakan Ditnen Bina Marga

1) Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda

2) Mempercepat pembangunan transportasi mendukung Sistem Logistik Nasional

3) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan

4) Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Prioritas, Sistem Logistik Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional prioritas dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi

§ Peran Ditjen Bina Marga Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Ditjen. Bina Marga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN Prioritas dengan cara:

1) Menghubungkan outlet ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau sebagai jalan penghubung antar- KSPN.

2) Menghubungkan simpul transfer antarmoda.

Dari 25 KSPN Prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019, ditetapkan 10 KSPN Prioritas oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan kemudian dikerucutkan kembali menjadi 5 KSPN Prioritas, lalu difokuskan pada 3 KSPN Prioritas sampai dengan tahun 2019.